Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Menurut Fatwa MUI

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Menurut Fatwa MUI
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Menurut Fatwa MUI

A. PEDOMAN UMUM

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin  silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.

2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
  1. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. 
  2. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
  3. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
  4. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok  untuk disampaikan ke ranah publik.
  5. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial  (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayyun serta dipastikan kemanfaatannya.

2. Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan
langkah sebagai berikut: 
  1. Dipastikan aspek sumber informasi (sanad)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya. 
  2. Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang meliputi isi dan maksudnya. 
  3. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah :
  1. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
  2. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
4. Upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik. 

5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayyun

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
  1. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau  yang simpel, mudah difahami, tidak multi tafsir, dan tidak menyakiti orang lain. 
  2. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.  
  3. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
  4. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas. 
  5. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. 
  6. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. 
  7. kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar’i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. 
  9. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. 
2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut: 
  1. bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (altaqwa).
  2. bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta kasih (mahabbah
  3. bisa menambah ilmu pengetahuan
  4. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya  dan menjauhi laranganNya.
  5. tidak melahirkan kebencian (al-baghdla') dan permusuhan (al-'adawah). 
3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain). 

4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. 

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI 

1. Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan. 
  2. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. 
  3. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi. 
  4. Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
  5. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda. 
  6. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy.  
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini. 

3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak. 

4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak. 

5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak  patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat. 

6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai
oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun

7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan. 

8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut. 

9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta ampun kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

*Disalin dari Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Beri Komentar
Silahkan berkomentar dengan bijak. Jika tidak memiliki akun Disqus, silahkan klik komentar Disqus lalu klik kolom Nama dan centang "Komentar Sebagai Tamu"